Jakarta, 3 Agustus 2025 – Menjelang Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025, bendera Jolly Roger dari serial One Piece mendadak jadi sorotan. Bendera hitam bertengkorak bertopi jerami, simbol kru bajak laut Topi Jerami pimpinan Monkey D. Luffy, berkibar di rumah, kendaraan, hingga media sosial. Fenomena ini memicu debat: apakah ini bentuk protes sosial atau sekadar kreativitas penggemar? Reaksi pemerintah dan sorotan media asing pun ikut memanaskan suasana.
Aksi Jolly Roger: Simbol Kebebasan atau Kontroversi?
Fenomena ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto mengimbau masyarakat mengibarkan bendera Merah Putih sepanjang Agustus untuk merayakan HUT RI. Namun, sebagian warga, khususnya anak muda dan penggemar One Piece, memilih mengibarkan bendera Jolly Roger, baik bersama bendera nasional maupun sendiri. Di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X, foto dan video bendera ini viral, bahkan ada yang mengganti foto profil dengan logo Jolly Roger.
Menurut Ali Maulana, Ketua Komunitas One Piece Jayapura, bendera ini melambangkan kebebasan dan perlawanan terhadap ketidakadilan, mirip nilai dalam cerita One Piece. “Banyak yang merasa kemerdekaan belum utuh di kehidupan sehari-hari,” katanya. Sosiolog Universitas Indonesia, Rissalwan Lubis, menilai aksi ini mencerminkan keresahan atas kebijakan seperti kenaikan pajak dan ketimpangan ekonomi. “Ini bukan makar, tapi ekspresi sosial lewat budaya pop,” ujarnya.
Pemerintah Bereaksi: Ancaman atau Hanya Ekspresi?
Pemerintah menunjukkan respons beragam. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, pada 31 Juli 2025, menyebut aksi ini sebagai “gerakan sistematis” yang bisa mengganggu persatuan nasional. Anggota DPR Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, bahkan menyebutnya “makar” yang perlu ditindak. Namun, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar Baharuddin, lebih lunak, menegaskan bendera Merah Putih sebagai simbol pemersatu. “Mari kita kuatkan persatuan dengan simbol negara,” katanya saat acara pembagian 10 juta bendera di Denpasar, 1 Agustus 2025.
Anggota DPR dari Fraksi PKB, Anna Mu’awanah, mengimbau masyarakat fokus pada bendera Merah Putih agar tidak mengikis nasionalisme. Sementara itu, pakar hukum tata negara, Dr. Rudi Pratama, menegaskan bahwa mengibarkan bendera One Piece tidak melanggar UU No. 24 Tahun 2009 selama tidak merendahkan simbol negara. Ia menyarankan masyarakat berekspresi dengan bijak untuk hindari polemik.
Sorotan Media Asing: Fenomena Global One Piece
Media asing turut menyoroti fenomena ini. Screen Rant (Kanada) dalam artikel 1 Agustus 2025 menyebutnya “kontroversi paling unik” terkait One Piece, menyoroti reaksi pemerintah yang dinilai berlebihan. Mereka mencatat pengaruh global One Piece sebagai budaya pop yang mampu memicu wacana sosial. BBC News Indonesia (2 Agustus 2025) membandingkan Jolly Roger dengan simbol protes lain, seperti salam tiga jari Hunger Games di Thailand, menilai aksi ini sebagai kritik simbolik tanpa kekerasan.
Makna di Balik Jolly Roger
Dalam One Piece, Jolly Roger melambangkan kebebasan, perlawanan terhadap otoritas korup, dan solidaritas. Bagi warga seperti Riki Hidayat dari Kebayoran, Jakarta, bendera ini mencerminkan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah, seperti pajak tinggi dan pengambilalihan tanah. “Kemerdekaan kok rasanya begini?” ujarnya. Pengamat politik Universitas Mulawarman, Saipul Bahtiar, menyarankan pemerintah melihat fenomena ini sebagai panggilan introspeksi, bukan ancaman.
Antara Kreativitas dan Identitas Nasional
Fenomena bendera Jolly Roger menunjukkan kuatnya budaya pop dalam menyalurkan aspirasi sosial. Meski menuai kritik, banyak yang melihatnya sebagai kreativitas anak muda. Pemerintah tetap mengingatkan pentingnya bendera Merah Putih sebagai simbol negara. Jelang HUT RI ke-80, aksi ini mengingatkan bahwa kemerdekaan bukan hanya soal simbol, tetapi juga keadilan dan kesejahteraan yang dirasakan rakyat.