Rencana pemerintah untuk memblokir Cloudflare mendapat sorotan luas karena langkah tersebut dinilai akan berdampak besar terhadap stabilitas internet di Indonesia. Cloudflare selama ini menjadi bagian penting dari infrastruktur digital yang digunakan ribuan situs legal, sehingga setiap pembatasan akses dapat menimbulkan gangguan yang langsung dirasakan masyarakat dan dunia usaha.
Kementerian Komunikasi dan Digital menyampaikan bahwa Cloudflare belum memenuhi kewajiban administratif sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup privat. Selain belum terdaftar, sejumlah situs judi online disebut memanfaatkan layanan perusahaan itu untuk menyembunyikan lokasi server mereka. Pemerintah memberikan tenggat waktu empat belas hari kerja bagi Cloudflare untuk melakukan pendaftaran sebelum penjatuhan sanksi administratif, termasuk kemungkinan pemutusan akses layanan.
Menurut Afif Hidayatullah, Threat Consultant di ITSEC Asia, fokus kebijakan seharusnya diarahkan pada domain judi online, bukan pada penyedia infrastruktur yang dipakai banyak layanan sah. Ia menilai pemblokiran Cloudflare hanya akan menimbulkan masalah baru yang jauh lebih besar. Domain judi dapat berganti dengan cepat, sementara pemblokiran Cloudflare akan berdampak pada ribuan situs legal yang memanfaatkan perlindungan dan jaringan global perusahaan tersebut.
Cloudflare memiliki peran penting dalam ekosistem internet modern. Perusahaan ini menyediakan layanan percepatan akses melalui jaringan Content Delivery Network yang mengambil konten dari server terdekat. Selain itu, Cloudflare menawarkan sistem perlindungan dari serangan terdistribusi, firewall aplikasi web, DNS berkecepatan tinggi, mitigasi bot, dan mekanisme reverse proxy. Layanan ini digunakan oleh lembaga pemerintah, kampus, bank, perusahaan besar, hingga startup digital.
Afif menjelaskan bahwa pemblokiran Cloudflare tidak dapat disamakan dengan pemblokiran situs biasa. Ketika akses Cloudflare dihentikan, ribuan situs yang bergantung pada jaringan tersebut dapat mengalami gangguan sekaligus. Layanan publik dapat berjalan lambat atau tidak stabil, sementara sejumlah aplikasi keuangan dan bisnis digital dapat mengalami kesulitan saat memuat data. Hilangnya server cache juga membuat kecepatan internet bagi pengguna umum menjadi lebih lambat.
Risiko teknis lain yang perlu diperhatikan adalah meningkatnya kerentanan situs terhadap serangan. Tanpa perlindungan Cloudflare, banyak platform digital akan lebih mudah diserang, terutama di sektor keuangan dan e commerce. Koneksi internet pengguna dapat lebih sering mengalami putus sambung, sementara waktu muat halaman meningkat secara signifikan. Kondisi ini berpotensi mengganggu aktivitas transaksi digital dan menimbulkan kerugian ekonomi.
Ia menegaskan bahwa langkah administratif seperti pendaftaran PSE tidak secara otomatis menghentikan penyalahgunaan layanan oleh situs judi online. Domain ilegal dapat berpindah ke domain baru dalam waktu singkat. Karena itu, pendekatan yang lebih efektif adalah berkolaborasi langsung dengan Cloudflare untuk menutup domain bermasalah melalui mekanisme resmi. Cloudflare disebut telah memiliki pengalaman bekerja sama dengan berbagai pemerintah untuk menangani penyalahgunaan layanan secara cepat dan tepat.
Pendekatan kolaboratif seperti ini dinilai lebih aman dan tidak mengganggu layanan legal. Dengan dasar hukum yang jelas, Cloudflare dapat menutup domain domain ilegal tanpa mengganggu platform yang digunakan oleh masyarakat luas dan sektor usaha. Selain itu, kerja sama ini dapat memperkuat penegakan aturan tanpa harus mengorbankan stabilitas infrastruktur digital yang sudah ada.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital mengatakan bahwa status PSE diperlukan untuk memudahkan koordinasi penanganan konten terlarang. Pemerintah juga menyatakan terbuka untuk berdiskusi dengan penyedia layanan global yang menunjukkan komitmen terhadap peraturan Indonesia. Pengguna Cloudflare diminta mempertimbangkan langkah antisipatif apabila perubahan akses terjadi.
Keputusan akhir pemerintah setelah masa tenggat yang diberikan kepada Cloudflare akan menjadi penentu arah kebijakan digital selanjutnya. Pengamat menilai bahwa setiap kebijakan yang menyangkut infrastruktur internet harus diperhitungkan dengan sangat hati hati agar tidak menimbulkan gangguan luas terhadap layanan masyarakat, pelayanan publik, serta aktivitas bisnis digital. Dengan peran Cloudflare yang cukup besar di Indonesia, keputusan yang cermat diperlukan agar penanganan situs ilegal tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas.